Kalkulator Pesangon
IndonesiaPilih alasan PHK, isi tanggal mulai dan berakhir kerja, lalu gaji pokok dan tunjangan tetapmu. Kalkulator menghitung uang pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah menurut UU 27/2026, lalu memotong pajak final PPh 21 atas pesangon.
Pesangon 1 kali, UPMK 1 kali, UPH.
Tunjangan yang jumlahnya sama tiap bulan, misalnya tunjangan jabatan. Uang makan dan transport yang dihitung per hari hadir tidak masuk.
Uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah
UU 27/2026 hanya menyebut cuti yang belum diambil dan belum gugur. Pembagi 25 atau 21 adalah kebiasaan payroll, bukan angka di undang-undang. Pakai yang tertulis di peraturan perusahaanmu.
Biaya pulang ke tempat kamu diterima bekerja dan hal lain yang diatur perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
Masa kerja
8 tahun 8 bulan
Upah dasar: Rp 8.500.000 per bulan (gaji pokok + tunjangan tetap).
- Uang pesangon9 bulan upah
- Rp 76.500.000
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK)3 bulan upah
- Rp 25.500.000
- Uang penggantian hak (UPH)Cuti: Rp 2.040.000
- Rp 2.040.000
Total sebelum pajak
Rp 104.040.000
PPh 21 final atas pesangon
Rp 3.106.000
Dipotong pemberi kerja sekali saat dibayar. Terpisah dari PPh 21 gaji bulanan.
Total yang diterima (perkiraan)
Rp 100.934.000
Cara hitung pesangon
Rumusnya ada di Pasal 232 sampai 249 UU 27/2026. Tiga hal menentukan angkanya: masa kerja, upah satu bulan, dan alasan PHK.
Upah satu bulan
Gaji pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234). Upah harian dikali 30. Upah satuan hasil memakai rata-rata 12 bulan terakhir. Kalau hasilnya di bawah upah minimum, yang dipakai upah minimum wilayah perusahaan.
Uang pesangon
Angka dari tabel masa kerja di bawah, dikali pengali sesuai alasan PHK, dikali upah satu bulan.
Uang penghargaan masa kerja
Mulai dari masa kerja 3 tahun. Angkanya dari tabel UPMK, dikali pengali alasan PHK, dikali upah satu bulan.
Uang penggantian hak
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya, serta hal lain yang diatur perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
Tabel masa kerja (Pasal 232)
Masa kerja dihitung dalam tahun penuh. Angka di tabel adalah batas paling sedikit, dalam bulan upah.
| Masa kerja (tahun) | Pesangon (bulan) |
|---|---|
| 0 sampai kurang dari 1 | 1 |
| 1 sampai kurang dari 2 | 2 |
| 2 sampai kurang dari 3 | 3 |
| 3 sampai kurang dari 4 | 4 |
| 4 sampai kurang dari 5 | 5 |
| 5 sampai kurang dari 6 | 6 |
| 6 sampai kurang dari 7 | 7 |
| 7 sampai kurang dari 8 | 8 |
| 8 atau lebih | 9 |
| Masa kerja (tahun) | UPMK (bulan) |
|---|---|
| 0 sampai kurang dari 3 | 0 |
| 3 sampai kurang dari 6 | 2 |
| 6 sampai kurang dari 9 | 3 |
| 9 sampai kurang dari 12 | 4 |
| 12 sampai kurang dari 15 | 5 |
| 15 sampai kurang dari 18 | 6 |
| 18 sampai kurang dari 21 | 7 |
| 21 sampai kurang dari 24 | 8 |
| 24 atau lebih | 10 |
Dua tabel itu dikalikan pengali dari alasan PHK. Contoh: masa kerja 10 tahun dan penutupan permanen atas keputusan pemilik. Pesangon 9 × 1 = 9 bulan, UPMK 4 × 1,5 = 6 bulan.
Pengali per alasan PHK (Pasal 236 sampai 249)
Sama-sama PHK, angkanya bisa jauh berbeda tergantung alasannya.
| Alasan | Pasal | UP | UPMK | Uang pisah |
|---|---|---|---|---|
| Penggabungan atau pengambilalihan, pekerja tidak mau lanjut | Pasal 236 ayat (1) | 1× | 1× | - |
| Penggabungan atau pengambilalihan, perusahaan tidak mau menerima pekerja | Pasal 236 ayat (2) | 2× | 1× | - |
| Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun | Pasal 237 | 1× | 1× | - |
| Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik | Pasal 238 | 1× | 1.5× | - |
| Keadaan memaksa (kahar) | Pasal 239 | 1× | 1× | - |
| Perusahaan pailit atau PKPU | Pasal 240 | 1× | 1× | - |
| Pekerja mengajukan PHK karena kesalahan pengusaha | Pasal 241 ayat (1) | 2× | 1× | - |
| Pelanggaran setelah surat peringatan 1, 2, dan 3 | Pasal 244 | 1× | 1× | - |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas kecelakaan kerja (lebih dari 12 bulan) | Pasal 246 | 2× | 2× | - |
| Pensiun | Pasal 247 | 2× | 1× | - |
| Pekerja meninggal dunia | Pasal 249 | 2× | 1× | - |
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri | Pasal 242 | - | - | Ya |
| Mangkir 5 hari kerja atau lebih (dianggap mengundurkan diri) | Pasal 243 ayat (3) | - | - | Ya |
UPH diberikan di semua alasan di atas. Kalkulator ini belum menghitung kasus pekerja yang ditahan pihak berwajib (Pasal 245), usaha mikro dan kecil, serta pengalihan hubungan kerja tertentu. Untuk dua yang terakhir, besarnya ditentukan lewat kesepakatan (Pasal 250 dan 251).
Contoh hitungan
Budi bekerja sejak 1 Maret 2018. Perusahaan tutup karena rugi dua tahun berturut-turut, dan hari terakhirnya 30 November 2026. Masa kerjanya 8 tahun 8 bulan. Gaji pokok Rp 7.000.000 dan tunjangan tetap Rp 1.500.000, jadi upah dasarnya Rp 8.500.000. Delapan tahun masuk baris pesangon 9 bulan dan UPMK 3 bulan, pengalinya 1 kali. Pesangon 9 × Rp 8.500.000 = Rp 76.500.000. UPMK 3 × Rp 8.500.000 = Rp 25.500.000. Sisa cuti 6 hari dibayar 6 ÷ 25 × Rp 8.500.000 = Rp 2.040.000. Totalnya Rp 104.040.000.
Rp 50 juta pertama bebas pajak. Rp 50 juta berikutnya kena 5% (Rp 2.500.000). Sisanya, bagian di atas Rp 100 juta, kena 15%. Total pajaknya Rp 3.106.000, jadi Budi menerima Rp 100.934.000.
Yang sering salah dihitung
- Pengali bergantung pada alasan PHK. Masa kerja 10 tahun bisa berarti pesangon 9 bulan atau 18 bulan, tergantung pasal yang dipakai. Cek alasan yang tertulis di surat PHK atau perjanjian bersama.
- Resign tidak mendapat pesangon dan UPMK. Yang didapat hanya UPH dan uang pisah, dan hanya kalau kamu mengajukan secara tertulis 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggalnya.
- Pajaknya final dan terpisah. Pemberi kerja memotongnya dengan tarif PP 68/2009, bukan tarif TER bulanan, dan tidak digabung dengan penghasilan lain. Bagian sampai Rp 50 juta bebas pajak.
- Angka di tabel adalah batas paling sedikit ("paling sedikit" di Pasal 232). Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB boleh memberi lebih, dan angka itu yang berlaku.
- Uang pisah tidak punya rumus. Tanyakan angkanya ke HRD dan isi sendiri di kalkulator. Kalau perusahaan tidak mengaturnya, Pasal 233 memberi patokan paling sedikit 1 bulan upah.
Pajak atas pesangon
Uang pesangon, UPMK, dan UPH kena PPh 21 final menurut PP 68/2009. Tarifnya berlapis, dan tiap tarif hanya berlaku untuk bagian yang masuk lapisnya: 0% sampai Rp 50 juta, 5% untuk Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, 15% untuk Rp 100 juta sampai Rp 500 juta, dan 25% di atas Rp 500 juta. Uang pisah ikut dihitung dengan cara yang sama karena PP 68/2009 menyebut pesangon "dengan nama dan dalam bentuk apapun".
Pajak ini final kalau pesangon dibayar sekaligus atau selesai dalam dua tahun kalender. Kalau dicicil sampai tahun kalender ketiga atau lebih (Pasal 6), pajaknya tidak final dan dihitung dengan tarif Pasal 17.
Dasar hukum
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, diundangkan dan berlaku 28 Oktober 2026: tabel pesangon dan UPMK (Pasal 232), uang pisah (Pasal 233), dasar upah (Pasal 234), pengali per alasan (Pasal 236 sampai 249).
- Pasal 311 UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 dan bagian ketenagakerjaan UU 6/2023 (Cipta Kerja).
- Pasal 253 UU 27/2026: pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil, wajib menyediakan dana cadangan pesangon. Aturan pelaksananya belum terbit.
- PP No. 68 Tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan dari pesangon, pensiun, THT, dan JHT: tarif final Pasal 4.
- Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2024 yang memerintahkan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru. UU 27/2026 adalah hasilnya.
Aturan terakhir dicek: 2026-11-21
Pertanyaan umum
Berapa pesangon kalau di-PHK setelah 5 tahun kerja?
Tabel memberi pesangon 6 bulan upah dan UPMK 2 bulan untuk masa kerja 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun. Kalau alasan PHK-nya memakai pengali 1 kali, totalnya 8 bulan upah. Dengan upah Rp 8.500.000, itu Rp 68.000.000 sebelum pajak dan UPH. Pengali 2 kali (misalnya pensiun) menaikkan pesangonnya jadi 12 bulan.
Apakah karyawan yang resign dapat pesangon?
Tidak. Pasal 242 hanya memberi UPH dan uang pisah untuk pekerja yang resign dengan syarat: surat pengunduran diri paling lambat 30 hari sebelum tanggal berhenti, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal itu. Besar uang pisah mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
Apa beda pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah?
Pesangon dan UPMK dihitung dari tabel masa kerja. UPMK baru ada setelah 3 tahun. UPH mengganti hak yang belum terpakai, seperti cuti tahunan, ongkos pulang, dan hal lain di perjanjian kerja. Uang pisah diberikan untuk alasan tertentu seperti resign, dan besarnya ditentukan perusahaan.
Pesangon kena pajak berapa?
PPh 21 final dengan tarif berlapis: 0% sampai Rp 50 juta, 5% untuk Rp 50 sampai 100 juta, 15% untuk Rp 100 sampai 500 juta, dan 25% di atasnya. Pesangon Rp 104.040.000 kena pajak Rp 3.106.000. Tarif TER bulanan tidak dipakai untuk pesangon.
Gaji yang dipakai untuk hitungan itu gaji apa?
Gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Uang makan, transport, dan bonus yang berubah-ubah tidak masuk. Pekerja harian memakai upah sehari dikali 30, dan pekerja satuan hasil memakai rata-rata 12 bulan terakhir. Kalau hasilnya di bawah upah minimum, upah minimum yang dipakai (Pasal 234).
Apakah PP 35/2021 masih berlaku?
Sebagian. UU 27/2026 mengatur sendiri tabel dan pengali pesangon, jadi angkanya mengikuti undang-undang itu. Pengali 0,5 kali di PP 35/2021 sudah tidak ada, dan pensiun naik dari 1,75 kali menjadi 2 kali. PP 35/2021 hanya tetap berlaku untuk hal yang belum diatur ulang dan tidak bertentangan (Pasal 310), sampai PP pelaksana baru terbit.
Cuti yang belum diambil dihitung berapa?
Undang-undang hanya menyebut cuti yang belum diambil dan belum gugur sebagai bagian UPH, tanpa rumus. Banyak perusahaan memakai upah sebulan dibagi 25 untuk 6 hari kerja, atau dibagi 21 untuk 5 hari kerja. Kalkulator ini menyediakan keduanya. Pakai yang tertulis di peraturan perusahaanmu.
Bagaimana kalau perusahaan tidak mampu membayar pesangon?
Pasal 253 mewajibkan pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil, menyediakan dana cadangan pesangon. Siapa yang mengelola dan bagaimana caranya menunggu peraturan pemerintah, jadi aturan ini belum jalan. Untuk usaha mikro dan kecil, besar pesangon ditentukan lewat kesepakatan dengan pekerja (Pasal 250). Kalau perusahaan tidak membayar, ajukan perselisihan lewat mediasi di dinas ketenagakerjaan.
Kalkulator keuangan lainnya
- Kalkulator THR
Hitung THR karyawan tetap, kontrak, karyawan baru (proporsional), dan harian lepas, lengkap dengan perkiraan potongan PPh 21 dan batas waktu bayar.
- Kalkulator PPh 21 dan Gaji Bersih
Hitung PPh 21 TER bulanan, potongan Desember, dan gaji bersih (take home pay) setelah BPJS dan pajak.
- Kalkulator BPJS
Hitung iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP, JKK, JKM) dari gaji, porsi perusahaan dan karyawan.
- Kalkulator KPR
Simulasi KPR dengan bunga fixed lalu floating, biaya selain DP, dan cek cicilan terhadap gaji.
- Kalkulator Kos vs Apartemen
Bandingkan biaya bulanan, uang di muka, dan total 12 bulan antara kos dan apartemen, termasuk ongkos dan waktu perjalanan ke kantor.
- Kalkulator Kredit Mobil
Hitung cicilan kredit mobil untuk pasar Indonesia
- Kalkulator Pensiun FIRE
Hitung angka Financial Independence Retire Early (FIRE) pakai aturan 4%